[1] Abdullah, A. H. S. (2012). Hubungan dan Masalah Keagenan Di pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi).
[2] Abdullah, S. H. A. (2005). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003, 1140.
[3] Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2003). Auditing dan Pelayanan Verfikasi. Jakarta: PT Indeks.
[4] Feyi, A. S. (2012). Evaluation of Financial Accountability in the Public Sector: A Necessary Concept For Good Governance. Global Conference on Business & Finance Proceedings, 7.1, 698-710.
[5] Hapsari, S. I. et al. (2013). Penentu Jumlah Temuan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan (Internal Control Compliance Comments) Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013.
[6] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2004). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
[7] Jensen, M., & dan Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
[8] Lane, J.-E. (2000). The Public Sector—Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.
[9] Moe, M. T. (1984). The New Economics of Organization. American Journal of Political Science, 28, 739-777.
http://dx.doi.org/10.2307/2110997
[10] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
[11] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
[12] Pramono, R. (2007) Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dan Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Skripsi UNNES (Diakses 1 Mei 2012).
www.google.com
[13] Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara. Jakarta.
[14] Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
[15] Republik Indonesia (2006). Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.
[16] Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
[17] Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.